Suasana pembongkaran Taman Burung, Waduk Pluit. Warga membereskan barang barang milik mereka
Koran-Artikell — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menengarai banyaknya "sandiwara" di Waduk Pluit. Mengapa demikian? Sebab, tak jarang ketika Pemprov DKI baru akan membongkar lahan Waduk Pluit, banyak warga, seperti ibu-ibu dan anak-anak, yang meminta belas kasihan agar DKI tak jadi membongkar bangunan-bangunan liar di sana.
"Semua mau dibongkar, tapi banyak oknum yang malah kirim orang, pintar main sandiwara aja. Bilang aja Ahok yang tidak manusiawi, bukan wagub," tegas Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (16/12/2013).
Ia mempersilakan jika Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membela warga Taman Burung, Waduk Pluit. Menurutnya, warga yang terkena dampak positif normalisasi Waduk Pluit, dari yang banjir menjadi tidak terkena banjir, maka akan menilai sikap Pemprov DKI manusiawi. Sementara yang memiliki kepentingan terselubung di lahan negara itu, maka akan menuding Pemprov DKI tidak manusiawi.
Basuki menegaskan, Pemprov DKI tidak asal membongkar karena Pemprov DKI juga memberikan tempat relokasi, yaitu rumah susun. Bahkan, program normalisasi Waduk Pluit itu telah disampaikannya sejak satu tahun yang lalu dan menjadi program prioritas.
Saat itu pula, Pemprov DKI telah menginstruksikan warga yang tinggal di bangunan liar untuk segera mengosongkan lahan negara dan pindah ke rusun yang telah disediakan. "Tapi mereka bandel dan tidak mau menurut. Ya, sudah," kata Basuki.
Para oknum yang membawa ibu-ibu dan anak-anak sebagai senjata dalam menghadang relokasi, menurut Basuki, adalah mereka yang memiliki tujuan politis atau kepentingan di lahan negara tersebut.
Basuki berandai-andai, nantinya ia dapat merampok sebuah bank dan membawa ibu dan anak-anak agar ia tidak ditangkap polisi. Dengan demikian, saat ditangkap polisi, masyarakat akan merasa iba.
Alumnus Universitas Trisakti itu kemudian menjelaskan, warga yang masih belum "dibersihkan" bangunan liarnya adalah warga Waduk Pluit di sisi timur. Mereka masih bertahan karena belum tersedianya rusun memadai dengan kapasitas yang besar. Warga Waduk Pluit timur juga menginginkan agar DKI membangun unit rusun lebih banyak di Rusunawa Muara Baru. Sebab, mereka tidak ingin memiliki tempat tinggal baru yang jauh dengan mata pencarian sekarang.
"Sekarang lagi dibangun yang baru di Muara Baru. Kalau rusun itu sudah jadi, bangunan liar yang di rumah pompa juga akan kami bongkar kok," kata Basuki.
"Semua mau dibongkar, tapi banyak oknum yang malah kirim orang, pintar main sandiwara aja. Bilang aja Ahok yang tidak manusiawi, bukan wagub," tegas Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (16/12/2013).
Ia mempersilakan jika Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membela warga Taman Burung, Waduk Pluit. Menurutnya, warga yang terkena dampak positif normalisasi Waduk Pluit, dari yang banjir menjadi tidak terkena banjir, maka akan menilai sikap Pemprov DKI manusiawi. Sementara yang memiliki kepentingan terselubung di lahan negara itu, maka akan menuding Pemprov DKI tidak manusiawi.
Basuki menegaskan, Pemprov DKI tidak asal membongkar karena Pemprov DKI juga memberikan tempat relokasi, yaitu rumah susun. Bahkan, program normalisasi Waduk Pluit itu telah disampaikannya sejak satu tahun yang lalu dan menjadi program prioritas.
Saat itu pula, Pemprov DKI telah menginstruksikan warga yang tinggal di bangunan liar untuk segera mengosongkan lahan negara dan pindah ke rusun yang telah disediakan. "Tapi mereka bandel dan tidak mau menurut. Ya, sudah," kata Basuki.
Para oknum yang membawa ibu-ibu dan anak-anak sebagai senjata dalam menghadang relokasi, menurut Basuki, adalah mereka yang memiliki tujuan politis atau kepentingan di lahan negara tersebut.
Basuki berandai-andai, nantinya ia dapat merampok sebuah bank dan membawa ibu dan anak-anak agar ia tidak ditangkap polisi. Dengan demikian, saat ditangkap polisi, masyarakat akan merasa iba.
Alumnus Universitas Trisakti itu kemudian menjelaskan, warga yang masih belum "dibersihkan" bangunan liarnya adalah warga Waduk Pluit di sisi timur. Mereka masih bertahan karena belum tersedianya rusun memadai dengan kapasitas yang besar. Warga Waduk Pluit timur juga menginginkan agar DKI membangun unit rusun lebih banyak di Rusunawa Muara Baru. Sebab, mereka tidak ingin memiliki tempat tinggal baru yang jauh dengan mata pencarian sekarang.
"Sekarang lagi dibangun yang baru di Muara Baru. Kalau rusun itu sudah jadi, bangunan liar yang di rumah pompa juga akan kami bongkar kok," kata Basuki.
Silahkan Komentar
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi koran-artikell. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.