Sebanyak 10 pemimpin negara ASEAN dan 3 pemimpinan negara mitra (Jepang, Korea, China) melakukan seremoni pembuka sebelum menggelar Asean Plus Three Commemorative Summit di Phnom Penh, Kamboja, Senin (19/11/2012). Acara tersebut merupakan rangkaian dari Konferensi Tingkat Tinggi Asean di Phnom Penh 15-20 November.
Koran-Artikell - Kamboja, satu dari negara anggota ASEAN masuk dalam catatan OECD Development Centre dan Sekretariat ASEAN sebagai negara yang getol membenahi sektor pertanian. Hal ini mengemuka dalam Seminar Internasional di Bali sejak Kamis (12/12/2013) sampai dengan Sabtu (14/12/2013), bertajuk Avoiding The Middle Income Trap: Lesson Learnt and Strategies for Indonesia to Grow Equitably and Sustainably hasil kerja sama Bank Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, ADB, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), UNDESA, OECD Development Centre, dan Sekretariat ASEAN.
Bahkan, kedua lembaga tersebut mengatakan kalau pemerintah Kamboja sudah memperkenalkan sejak lama intensifikasi pertanian padi. Pemerintah Kamboja juga sudah membenahi sistem pengairan.
Catatan termutakhir Pemerintah Kamboja menunjukkan, selama periode delapan bulan pertama 2013, ekspor beras Kamboja berada di 236.730 ton. Angka ini, dalam perbandingan dengan periode sama setahun silam naik menjulang 107 persen dari posisi 114.070 ton.
Di Kamboja, ada 72 perusahaan yang mengekspor beras. Pasarnya mencapai 52 negara. Sementara, lima pengimpor beras Kamboja terbesar adalah Polandia, Perancis, Malaysia, Thailand, dan China. Namun, belum ada catatan apakah Indonesia termasuk di dalam pasar pembeli beras Kamboja.
Catatan dari OECD Development Centre dan Sekretariat ASEAN menunjukkan Kamboja sempat mengalami pertumbuhan ekonomi 9,6 persen pada periode 2000-2007. Sementara, sampai dengan 2007, pertumbuhan ekonomi Kamboja melorot hingga posisi 7,2 persen.
Indonesia
Sementara itu, menurut data dari kedua lembaga tersebut, walau mencatatkan pertumbuhan 6,2 persen sampai dengan akhir 2012, belum ada catatan ihwal pembenahan sektor pertanian padi di Indonesia. Makanya, seperti disampaikan dalam sebuah diskusi soal pertanian tanaman pangan pada Sabtu silam, kalau pembenahan tak maksimal, Indonesia di masa mendatang cuma mampu menjadi pengimpor bahan pangan. Boleh jadi salah satu sumber impor beras Indonesia adalah Kamboja.
Diskusi yang menghadirkan pembicara Dosen Pertanian dari Politeknik Agro Industri Sukamandi Jawa Barat Ujianto, Dosen Sosiologi Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Suryo Adiwibowo, serta anggota Komisi IV DPR-RI dari Frakasi PDI-Perjuangan Honing Sani juga membawa pesan agar Indonesia menjadi negara mandiri dan berdaulat di bidang pangan.
Pembicaraan tersebut juga memberikan catatan agar pemerintah makin memberdayakan perusahaan pembibitan milik negara, PT Sang Hyang Seri. “Mati hidupnya suatu negara tergantung dari maju mundurnya dunia pertanian. Maju mundurnya dunia pertanian dimulai dari penyediaan dan distribusi benih tanaman pangan dan palawija yang berkualitas. Untuk itu PT Sang Hyang Seri, sebagai badan usaha milik negara yang diserahi tugas negara memproduksi dan mendistribusikan benih tanaman pangan dan palawija yang berkualitas harusnya lebih diberdayakan,” Ujianto.
Dalam pandangan para pembicara, pemerintah mestinya tetap menjadikan PT Sang Hyang Seri sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mandiri. Dengan status itu, perusahaan mudah berkreasi memproduksi dan mendistribusikan benih kepada para petani. Kini, kata Ujianto, perusahaan yang dinasionalisasikan pemerintah Republik Indonesia (RI) pada 1940 itu menjadi bagian dari BUMN Pupuk.
Bahkan, kedua lembaga tersebut mengatakan kalau pemerintah Kamboja sudah memperkenalkan sejak lama intensifikasi pertanian padi. Pemerintah Kamboja juga sudah membenahi sistem pengairan.
Catatan termutakhir Pemerintah Kamboja menunjukkan, selama periode delapan bulan pertama 2013, ekspor beras Kamboja berada di 236.730 ton. Angka ini, dalam perbandingan dengan periode sama setahun silam naik menjulang 107 persen dari posisi 114.070 ton.
Di Kamboja, ada 72 perusahaan yang mengekspor beras. Pasarnya mencapai 52 negara. Sementara, lima pengimpor beras Kamboja terbesar adalah Polandia, Perancis, Malaysia, Thailand, dan China. Namun, belum ada catatan apakah Indonesia termasuk di dalam pasar pembeli beras Kamboja.
Catatan dari OECD Development Centre dan Sekretariat ASEAN menunjukkan Kamboja sempat mengalami pertumbuhan ekonomi 9,6 persen pada periode 2000-2007. Sementara, sampai dengan 2007, pertumbuhan ekonomi Kamboja melorot hingga posisi 7,2 persen.
Indonesia
Sementara itu, menurut data dari kedua lembaga tersebut, walau mencatatkan pertumbuhan 6,2 persen sampai dengan akhir 2012, belum ada catatan ihwal pembenahan sektor pertanian padi di Indonesia. Makanya, seperti disampaikan dalam sebuah diskusi soal pertanian tanaman pangan pada Sabtu silam, kalau pembenahan tak maksimal, Indonesia di masa mendatang cuma mampu menjadi pengimpor bahan pangan. Boleh jadi salah satu sumber impor beras Indonesia adalah Kamboja.
Diskusi yang menghadirkan pembicara Dosen Pertanian dari Politeknik Agro Industri Sukamandi Jawa Barat Ujianto, Dosen Sosiologi Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Suryo Adiwibowo, serta anggota Komisi IV DPR-RI dari Frakasi PDI-Perjuangan Honing Sani juga membawa pesan agar Indonesia menjadi negara mandiri dan berdaulat di bidang pangan.
Pembicaraan tersebut juga memberikan catatan agar pemerintah makin memberdayakan perusahaan pembibitan milik negara, PT Sang Hyang Seri. “Mati hidupnya suatu negara tergantung dari maju mundurnya dunia pertanian. Maju mundurnya dunia pertanian dimulai dari penyediaan dan distribusi benih tanaman pangan dan palawija yang berkualitas. Untuk itu PT Sang Hyang Seri, sebagai badan usaha milik negara yang diserahi tugas negara memproduksi dan mendistribusikan benih tanaman pangan dan palawija yang berkualitas harusnya lebih diberdayakan,” Ujianto.
Dalam pandangan para pembicara, pemerintah mestinya tetap menjadikan PT Sang Hyang Seri sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mandiri. Dengan status itu, perusahaan mudah berkreasi memproduksi dan mendistribusikan benih kepada para petani. Kini, kata Ujianto, perusahaan yang dinasionalisasikan pemerintah Republik Indonesia (RI) pada 1940 itu menjadi bagian dari BUMN Pupuk.
Seorang ibu dibantu anaknya sedang merontokkan padi di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, Kamis (12/9/2013).
Silahkan Komentar
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi koran-artikell. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.